Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Timses Donald Trump Divonis Bersalah Gelapkan Pajak

image-gnews
Paul Manafort. abcnews.com
Paul Manafort. abcnews.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Paul Manafort, ketua tim sukses kampanye kepresidenan Donald Trump, dinyatakan bersalah atas delapan dakwaan kejahatan keuangan, di antaranya penggelapan pajak dan penipuan bank.

Dilaporkan Associated Press, 22 Agustus 2018, seorang hakim pengadilan federal Alexandria, Virginia, Amerika Serikat, T.S. Ellis, mengumumkan pembatalan sidang pada Selasa 21 Agustus, namun tidak disetujui 10 dari 12 juri.

Putusan ini menjadi pukulan untuk Gedung Putih, dan setelah mantan pengacara presiden Donald Trump, Michael Cohen, mengaku bersalah di New York atas tuduhan keuangan kampanye yang timbul dari pembayaran uang tutup mulut kepada dua perempuan yang mengaku memiliki hubungan seksual dengan Trump.

Baca: Donald Trump Sebut Mantan Stafnya 'Sinting' di Twitter


Juri mengembalikan keputusan setelah berunding empat hari pada kecurangan pajak dan tuduhan penipuan bank terhadap Paul Manafort, yang memimpin kampanye Trump selama pada 2016, termasuk saat Trump memenangkan nominasi capres Partai Republik dan selama konvensi partai.

Istri Paul Manafort, Kathleen Manafort (kanan), bersama juru bicara Manafort, Jason Maloni, ke pengadilan federal untuk pertimbangan juri dalam sidang mantan ketua timses kampanye Donald Trump, di Alexandria, Va., AS, Selasa, 21 Agustus 2018. (AP Photo / Jacquelyn Martin)

Dilansir dari Reuters, setelah hampir empat hari pertimbangan, 12 anggota juri memutuskan Manafort bersalah atas dua tuduhan penipuan bank, lima tuduhan penipuan pajak dan satu tuduhan gagal mengungkapkan rekening bank asing.

Juri di pengadilan federal AS di Alexandria, Virginia, mengatakan tidak bisa membawa putusan pada 10 dari 18 jumlah dakwaan yang dituduhkan kepada Manafort.


"Tuan Manafort kecewa karena tidak mendapatkan pembebasan sepenuhnya atau juri yang memutuskan semua dakwaan," kata pengacara pembela Manafort, Kevin Downing.

Juri menemukan Manafort bersalah atas lima tuduhan pengajuan pajak palsu pada puluhan juta dolar dalam pendapatan konsultasi politik Ukraina. Dia juga divonis karena tidak melaporkan rekening bank asing pada 2012 dan dua tuduhan penipuan bank yang menuduhnya berbohong untuk mendapatkan jutaan dolar dalam bentuk pinjaman setelah pendapatan konsultasinya berkurang.

Juri tidak dapat mencapai putusan atas tiga biaya rekening bank asing lainnya, dan penipuan bank dan dakwaan konspirasi selama kampanye Donald Trump.

Baca: Eks Staf Gedung Putih, Omarosa: Trump Kunyah Dokumen Rahasia

Jaksa menuduh Manafort menggelapkan pajak pendapatan sebesar US$ 16 juta (Rp 233 miliar) yang diperolehnya sebagai konsultan politik bagi politisi pro-Rusia di Ukraina untuk mendanai gaya hidup mewah dan kemudian berbohong kepada bank untuk mendapatkan pinjaman US$ 20 juta (Rp 292 juta) setelah pendapatannya di Ukraina menipis dan ia membutuhkan uang tunai .

Atas tuduhan penipuan dua bank ini, Paul Manafort terancam masing-masing hukuman penjara hingga 30 tahun. Tetapi beberapa ahli hukum memprediksi Manafort, yang kini berusia 69 tahun, akan menerima hukuman penjara sekitar 10 tahun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Joe Biden: RUU Penerbangan hingga Tarif Impor dari Cina

17 jam lalu

Presiden AS Joe Biden saat kunjungannya di Chavis Community Center di Raleigh, North Carolina, AS, 26 Maret 2024. REUTERS/Elizabeth Frant
Joe Biden: RUU Penerbangan hingga Tarif Impor dari Cina

Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang penerbangan yang bisa meningkatkan (kualitas) staf pengawas lalu-lintas udara


Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

2 hari lalu

Ilustrasi turis atau wisatawan di bandara. (Pexel)
Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

Jumlah barang bawaan penumpang tidak dibatasi, hanya saja harus membayar bea masuk jika nilainya melebihi batas keringanan USD500.


Biden dan Trump Sepakati Dua Sesi Debat Calon Presiden AS

2 hari lalu

Donald Trump dan Joe Biden. REUTERA
Biden dan Trump Sepakati Dua Sesi Debat Calon Presiden AS

Biden dan mantan presiden Donald Trump sepakat untuk menggelar dua debat kampanye pada Juni dan September dalam pemilihan presiden AS tahun ini


Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

3 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Forkopimda Kota Medan menyegel pintu masuk Mal Centre Point, di Medan, Rabu, 15 Mei 2024. ANTARA/HO-Diskominfo Kota Medan
Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyegel Mal Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 Miliar sejak 2011 lalu.


TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

4 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?


Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

5 hari lalu

Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menetapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024, jatuh tempo pada 31 Oktober 2024.


Hadir sebagai Saksi Kasus Donald Trump, Ini Profil Bintang Film Dewasa Stormy Daniels

6 hari lalu

Stormy Daniels merupakan aktris dan sutradara film dewasa yang nama aslinya adalah Stephanie Clifford. Ia mengungkapkan menerima uang sebagai imbalan agar tetap diam tentang hubungan seksualnya dengan Trump pada 2006. Trump membantah pernah berselingkuh dengan Daniels. Dia menyebut pembayaran itu sebagai transaksi pribadi yang sederhana. REUTERS
Hadir sebagai Saksi Kasus Donald Trump, Ini Profil Bintang Film Dewasa Stormy Daniels

Bintang film dewasa Stormy Daniels hadir sebagai saksi dalam kasus pidana Donald Trump pada Selasa, 7 Mei 2024. Ini profilnya.


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

7 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. TEMPO/Defara
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

Pemerintah akan menaikkan PPN 12 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto singgung kenaikan pendapatan pajak.


10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen

8 hari lalu

Ilustrasi suasana musim dingin di Wina, Austria. Unsplah.com/Susanne Hartig
10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen

Berikut ini deretan negara dengan tarif pajak penghasilan pribadi tertinggi hingga 50 persen, didominasi oleh negara-negara di Benua Eropa.


Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menkominfo Budi Arie Setiadi (kedua kanan), Menkopolhukam Hadi Tjahjanto (kedua kiri), Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin (kanan) dan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail (kiri) meninjau ruang Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) atau Indonesia Digital Test House (IDTH) sebelum peresmian di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024. Presiden mengatakan kehadiran IDTH sangat penting bagi pengawasan perangkat teknologi digital baik mobil listrik hingga perangkat komunikasi yang akan masuk ke Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.